Indeks
Latest images
Kesimpulan Akhir Century
Mulai dari Galak Hingga yang Malu-malu
Jakarta - Resmi sudah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terhadap kasus Bank Century. Masyarakat pun secara bebas bisa menilai fraksi mana yang konsisten kritis sejak awal atau kehabisan bensin di akhir perjuangan.
Diawali dengan fraksi Partai Demokrat. Sebagai partai pengusung pasangan SBY-Boediono, bukan hal yang aneh jika melihat sikap Demokrat di pandangan akhirnya. Mereka berkesimpulan tindakan penyelamatan Bank Century sudah benar.
"Tindakan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) untuk memberikan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sudah benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Buktinya Indonesia terselamatkan dari krisis," ujar anggota Pansus FPD Achsanul Qosasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2010).
FPDI Perjuangan mendapat giliran kedua. Lewat Maruarar Sirait yang didapuk menjadi juru bicara, PDIP secara lantang menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kedua nama tersebut, oleh PDIP, diminta segera diproses secara hukum.
"FPDIP menyampaikan rekomendasi, mendesak pihak yang terlibat diproses hukum oleh aparat penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung," tegas Ara yang disambut tepuk tangan dari pengunjung rapat.
Sikap akhir FPKS juga tetap pada pandangan awal. Menurut juru bicaranya, Andi Rahmat, PKS menilai ada indikasi korupsi dalam kasus Century. Dalam proses merger, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS), PKS menyebut beberapa nama yang harus bertanggung jawab.
Mulai dari Rafat Ali Rivzi, Hesham Al-Warraq, Robert Tantular, Miranda Goeltom, Boediono, Raden Pardede, Rudjito hingga Firdaus Djaelani adalah nama-nama yang menurut PKS wajib diserahkan kepada proses hukum.
Golkar juga setali tiga uang dengan dua fraksi sebelumnya. Meski diawal hanya menyebut inisial saja, toh di akhir fraksi ini dengan tegas membeberkan kepanjangan seluruh inisial nama-nama tersebut.
Yang mendapat sorotan adalah FPAN. Dukungan dari sang pendiri, Amien Rais, sepertinya belum cukup membuat PAN berani untuk tampil garang. Bahkan kedatangan singkat Amien ke ruang rapat pansus juga tak berarti apa-apa.
PAN memang berani menyebut ada penyimpangan dalam Bank Century. Melalui juru bicaranya, Asman Abnur juga meminta agar manajemen dan pemegang saham Bank Century diproses secara hukum. Namun 'keberaniannya' cuma sampai di titik tersebut. Tidak ada nama, yang secara gamblang diharapkan Amien, disebut PAN.
FPPP yang mendapat giliran selanjutnya meminta seluruh aparat penegak hukum di negeri ini mau menindaklanjuti pihak-pihak terkait. Namun PPP hanya mau menyebut posisi yang dimaksud tanpa ada penjelasan secara detil.
Sikap FPKB tidak jauh berbeda dengan Demokrat. Sebagai partai pemerintah, PKB benar-benar menunjukan kesetiaannya terhadap kesepakatan koalisi yang telah dibangun. PKB menilai tidak ada yang salah dalam bailout Bank Century. Jika tidak dilakukan, menurut PKB, Indonesia bahkan bisa terkena krisis keuangan.
"Bailout Century harus dipandang sebagai upaya penyelamatan dari krisis keuangan yang lebih besar," ujar juru bicara FPKB Muhammad Toha.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) lantang dalam menyebutkan dugaan
pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak dalam kasus Bank Century. Gerindra menyebut Gubernur BI, Ketua KSSK, Ketua UKP3R, dan Deputi Gubernur BI,
sebagai pihak yang diduga terlibat tindak pidana tertentu.
Yang terakhir adalah Hanura. Meski menjadi fraksi paling akhir, tidak membuat pandangan Hanura melempem. Boediono yang saat itu menjadi Gubernur BI bahkan diminta agar dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Boediono yang kini menjadi wapres, oleh Hanura, tidak akan bisa diproses melalui hukum biasa.
"Penanganan kasus tersebut diusulkan dibawa ke ranah hukum, oleh karena wapres tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme hukum biasa maka diusulkan DPR melalui hak menyatakan pendapat untuk kemudian dibawa ke MK, agar MK merumuskan tersebut melalui mekanisme konstitusi yang ada," pinta juru bicara Hanura Akbar Faisal.
Pandangan sudah dikemukakan. Sikap sembilan fraksi ini pun akan dibahas dalam rapat Pansus. Skor hingga saat ini masih 7:2. Bagaimana kelanjutannya? Perjalanan kasus Bank Century nampaknya masih akan terus berlangsung.
Mulai dari Galak Hingga yang Malu-malu
Jakarta - Resmi sudah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terhadap kasus Bank Century. Masyarakat pun secara bebas bisa menilai fraksi mana yang konsisten kritis sejak awal atau kehabisan bensin di akhir perjuangan.
Diawali dengan fraksi Partai Demokrat. Sebagai partai pengusung pasangan SBY-Boediono, bukan hal yang aneh jika melihat sikap Demokrat di pandangan akhirnya. Mereka berkesimpulan tindakan penyelamatan Bank Century sudah benar.
"Tindakan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) untuk memberikan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sudah benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Buktinya Indonesia terselamatkan dari krisis," ujar anggota Pansus FPD Achsanul Qosasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2/2010).
FPDI Perjuangan mendapat giliran kedua. Lewat Maruarar Sirait yang didapuk menjadi juru bicara, PDIP secara lantang menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggung jawab. Kedua nama tersebut, oleh PDIP, diminta segera diproses secara hukum.
"FPDIP menyampaikan rekomendasi, mendesak pihak yang terlibat diproses hukum oleh aparat penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung," tegas Ara yang disambut tepuk tangan dari pengunjung rapat.
Sikap akhir FPKS juga tetap pada pandangan awal. Menurut juru bicaranya, Andi Rahmat, PKS menilai ada indikasi korupsi dalam kasus Century. Dalam proses merger, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS), PKS menyebut beberapa nama yang harus bertanggung jawab.
Mulai dari Rafat Ali Rivzi, Hesham Al-Warraq, Robert Tantular, Miranda Goeltom, Boediono, Raden Pardede, Rudjito hingga Firdaus Djaelani adalah nama-nama yang menurut PKS wajib diserahkan kepada proses hukum.
Golkar juga setali tiga uang dengan dua fraksi sebelumnya. Meski diawal hanya menyebut inisial saja, toh di akhir fraksi ini dengan tegas membeberkan kepanjangan seluruh inisial nama-nama tersebut.
Yang mendapat sorotan adalah FPAN. Dukungan dari sang pendiri, Amien Rais, sepertinya belum cukup membuat PAN berani untuk tampil garang. Bahkan kedatangan singkat Amien ke ruang rapat pansus juga tak berarti apa-apa.
PAN memang berani menyebut ada penyimpangan dalam Bank Century. Melalui juru bicaranya, Asman Abnur juga meminta agar manajemen dan pemegang saham Bank Century diproses secara hukum. Namun 'keberaniannya' cuma sampai di titik tersebut. Tidak ada nama, yang secara gamblang diharapkan Amien, disebut PAN.
FPPP yang mendapat giliran selanjutnya meminta seluruh aparat penegak hukum di negeri ini mau menindaklanjuti pihak-pihak terkait. Namun PPP hanya mau menyebut posisi yang dimaksud tanpa ada penjelasan secara detil.
Sikap FPKB tidak jauh berbeda dengan Demokrat. Sebagai partai pemerintah, PKB benar-benar menunjukan kesetiaannya terhadap kesepakatan koalisi yang telah dibangun. PKB menilai tidak ada yang salah dalam bailout Bank Century. Jika tidak dilakukan, menurut PKB, Indonesia bahkan bisa terkena krisis keuangan.
"Bailout Century harus dipandang sebagai upaya penyelamatan dari krisis keuangan yang lebih besar," ujar juru bicara FPKB Muhammad Toha.
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) lantang dalam menyebutkan dugaan
pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak dalam kasus Bank Century. Gerindra menyebut Gubernur BI, Ketua KSSK, Ketua UKP3R, dan Deputi Gubernur BI,
sebagai pihak yang diduga terlibat tindak pidana tertentu.
Yang terakhir adalah Hanura. Meski menjadi fraksi paling akhir, tidak membuat pandangan Hanura melempem. Boediono yang saat itu menjadi Gubernur BI bahkan diminta agar dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Boediono yang kini menjadi wapres, oleh Hanura, tidak akan bisa diproses melalui hukum biasa.
"Penanganan kasus tersebut diusulkan dibawa ke ranah hukum, oleh karena wapres tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme hukum biasa maka diusulkan DPR melalui hak menyatakan pendapat untuk kemudian dibawa ke MK, agar MK merumuskan tersebut melalui mekanisme konstitusi yang ada," pinta juru bicara Hanura Akbar Faisal.
Pandangan sudah dikemukakan. Sikap sembilan fraksi ini pun akan dibahas dalam rapat Pansus. Skor hingga saat ini masih 7:2. Bagaimana kelanjutannya? Perjalanan kasus Bank Century nampaknya masih akan terus berlangsung.
» Tentang Tisu Magic
» Ini 5 Tata Cara Makan Gaya China yang Penting Ditaati
» Cara Mengetahui IP address Internet
» Angleng dan Wajit
» Penginapan-penginapan Unik dan Recommended di Cikole, Lembang
» Tips Bercinta dari Wanita yang Sudah Survei ke Lebih dari 10 Ribu Pria
» Cara Menghilangkan Activate Windows 10
» Selamat Hari Raya Idul fitri 1439 H /2018 M