Inggris Gunakan Twitter Untuk Ukur Kinerja Kepolisian

Satu dari pasukan terbesar kepolisian Inggris melaporkan setiap peristiwa yang ditangani mereka melalui laman "Twitter" selama 24 jam guna menyoroti jumlah pekerjaan para petugas kepolisian di tengah ancaman pemotongan anggaran mereka.

Kepolisian Manchester Raya (GMP) mulai mengirimkan "tweet" sejak pukul 5 pagi, merekam berbagai kejadian dimulai dari dugaan serangan seksual hingga sapi yang turun ke jalan dan pria yang tertidur di halte bus, demikian menurut laman internet kepolisian tersebut.

"Tugas-tugas kepolisian seringkali terlihat sederhana, seperti pengejaran perampok dan memenjarakan mereka, namun kenyataannya hal itu hanya merupakan sebagian kecil dari tugas-tugas mereka," kata Perwira Polisi Senior GMP Peter Fahy.

"Hal-hal yang kita hadapi kebanyakan berkaitan dengan masalah sosial seperti anak hilang, orang-orang dengan masalah kesehatan dan kekerasan internal. Bahkan seringkali kejadian-kejadian yang kompleks dan memerlukan banyak waktu dan penelusuran narasumber," katanya.
GMP memulai penggunaan "Twitter" seminggu sebelum pemerintah mengumumkan rencana pemotongan anggaran karena defisit anggaran pemeliharaan keamanan, yang menyebabkan para petugas kepolisian harus menghemat hingga 25 persen.

Federasi Kepolisian yang terdiri dari petugas berpangkat dan pengarsipan telah mengingatkan bahwa pemotongan anggaran berarti pengurangan sekitar 40.000 pos-pos terdepan yang beroperasi hingga lima tahun ke depan, angka yang ditolak pemerintah.

Harian "The Guardian" melaporkan pada Kamis bahwa pasukan tersebut harus memangkas jumlah petugasnya guna melindungi pelayanan anti terorisme setelah muncul peringatan bahwa keamanan nasional akan berada dalam bahaya bila anggaran tersebut dipangkas.

Fahy mengatakan bahwa pekerjaan kepolisian tidak dapat dinilai hanya berdasarkan angka kriminalitas atau melalui seberapa baik mereka menjalankan tugasnya yang diatur oleh pemerintah pusat.

"Saya rasa ini saatnya untuk mengukur kinerja kepolisian dengan cara yang berbeda," katanya.

"Pengukuran itu harus berfokus pada bagaimana sektor publik secara keseluruhan bekerja sama untuk mengatasi masalah dan isu kemasyarakatan," ujarnya. (ar/ant/inl) www.suaramedia.com