DPR dan Bencana Alam

Wilayah Indonesia dilanda bencana alam silih berganti dalam sebulan terakhir. Mulai dari banjir bandang di Wasior, Papua Barat, kemudian tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Seolah masih ingin menguji lagi, bencana letusan Gunung Merapi pun meluluhlantakkan rumah-rumah di sekitarnya.

Bencana alam ini memakan jumlah korban yang tak sedikit, Wasior 101 orang tewas. Merapi 35 orang meninggal. Sedangkan, di Mentawai hingga Jumat kemarin, lebih dari 400 orang tewas akibat petaka selama 15 menit tersebut.

Ironisnya, di tengah rentetan bencana yang mengharubiru, kabar tak sedap malah datang dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil rakyat justru susul menyusul terbang ke luar negeri.

Setidaknya ada lima rombongan DPR yang berangkat ke mancanegara. Salah satunya dari Komisi II yang juga membidangi pemerintahan. Komisi II akan berangkat ke India dan China untuk studi banding tentang kependudukan.

"Rencananya, rombongan ke China dan India berangkat pada 1 (November 2010)," kata Ketua Komisi II Chairuman Harahap.

Komisi II yang terbang ke China dan India terbagi dalam dua rombongan. Mereka akan mempelajari tentang sistem administrasi kependudukan di dua negara padat penduduk itu. Menurut jadwal di Sekretariat Jenderal DPR, keberangkatan ke China pada 1 November, sedangkan ke India pada 9 November 2010 ini.

Selain Komisi II, Komisi V juga terbang ke Italia. Agenda utama mereka dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rumah Susun. Anggota Komisi V yang terbang ke Italia yakni empat orang dari Fraksi Demokrat: Rustanto Wahid, Usmawarni Peter, Sutarip Tulis Widodo dan Zulkifli Anwar. Tiga orang dari Fraksi Golkar: Riswan Tony, Eko Sarjono Putro, dan Roem Kono. Dua dari Fraksi PDIP: Irfansyah dan Sadar Estuati. Dua orang dari Fraksi PAN: Yasti Soepredjo Mokoagow dan Ahmad Bakri. Serta masing-masing satu orang dari Chairul Anwar (FPKS), Epyardi Asda (F-PPP), Imam Nachrowi (F-KB), dan Gunadi Ibrahim (F-Gerindra).

Selanjutnya, Komisi XI, khususnya Panitia Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rombongan ini akan terbang ke empat negara, Inggris, Perancis, Jepang, dan Korea. Studi banding ini akan menghabiskan dana sekitar Rp1,7 miliar. Ketua Pansus OJK, Nusron Wahid, mengatakan, dana sebesar itu diperuntukkan bagi 30 anggota Pansus OJK.
"Tim akan dibagi dua kelompok, yakni 15 orang ke Jerman dan 15 orang ke Korsel," kata Nusron. Perjalanan dinas itu akan berlangsung sejak 30 Oktober hingga 6 November 2010. Masing-masing anggota Pansus diperkirakan menghabiskan dana antara Rp50-60 juta.

Rombongan berikutnya: rombongan dari Badan Kehormatan (BK) DPR yang akan belajar tentang kode etik ke Yunani. Tujuan di atas kertas, untuk menyempurnakan tata tertib dan kode etik anggota dewan. Namun, Ketua BK dari F-PDIP Gayus Lumbuun dan Tri Tamtomo menolak untuk ikut. Mereka menilai kunjungan kerja ini tidak perlu dan bisa dilakukan dengan mencari informasi di dunia maya.
Terakhir, rombongan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan ke Belanda. Di negeri Kincir Angin ini, DPR ingin mempelajari soal badan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Keperluannya, untuk pembahasan RUU Badan Hukum.

Biaya semua kunjungan itu, jauh melampaui harga sebuah menara early warning system di wilayah bencana. Di pasar Tiku, Tanjung Mutiara, Agam, Sumatera Barat, berdiri tegak sebuah menara sirene, yang akan secara otomatis menjerit bila ada gempa di lautan yang menimbulkan tsunami.

Sejumlah wilayah di Sumbar memiliki menara seperti ini. Tapi karena harganya mahal, alat penting ini malah tak dibangun di episentrum gempa besar, Kepulauan Mentawai. Warga di kepulauan ini harus puas dengan mengandalkan lonceng gereja yang tak terdengar saat hujan deras, seperti yang terjadi 25 Oktober lalu.

Mereka yang Membatalkan
Kritik pedas dari masyarakat dengan kunjungan wakil rakyat ke luar negeri membuat kuping sejumlah anggota DPR panas. Beberapa diantaranya pun mendengar aspirasi rakyat dan membatalkan perjalanan.

Pertama yang membatalkan rencana ke luar negeri adalah Komisi II DPR akhirnya menunda kunjungan ke China pada 1 November 2010. Sementara, kunjungan yang ke India yang dijadwalkan 8 November 2010 belum ada perubahan.

"Yang ke India belum diputuskan karena berangkatnya tanggal 8 November 2010," kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap.

Menurut dia, pembatalan itu untuk menunjukkan empati pada korban bencana. Apalagi, Indonesia sedang mengalami rentetan bencana alam. Mulai dari banjir bandang Wasior sampai yang terakhir, Merapi.

Kemudian, Baleg DPR juga ikut membatalkan kunjungannya ke Belanda yang semula untuk kepentingan pembahasan RUU. Ketua Baleg Ignatius Mulyono menjelaskan rencana ini menjadi tidak pasti karena sampai sekarang belum ada jawaban dari Belanda soal permintaan kunjungan anggota DPR ini. Rencana semula, kunjungan Baleg akan dilakukan 8 November mendatang.

Faktor kedua, kata Ignatius, DPR juga ingin memberi perhatian kritik masyarakat soal kondisi negara yang terus dilanda bencana alam. "Soal lain, kami akan melakukan penghematan," kata dia.

Sekarang, publik masih menungguu, siapa berikutnya?

-vivanews-