Opsi ke Mahkamah Internasional Harus Ditolak

Opsi ke Mahkamah Internasional Harus Ditolak

Setelah tiga pekan bersitegang, Indonesia dan Malaysia akan duduk satu meja dalam perundingan membahas isu-isu mutakhir termasuk perbatasan di Kinabalu hari ini.


Delegasi Indonesia dalam perundingan itu diminta bersikap tegas.Termasuk menolak setiap upaya Malaysia membawa sengketa perbatasan ke Mahkamah Internasional. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana memperkirakan, perundingan Kinabalu akan dimanfaatkan Malaysia untuk mendorong penyelesaian melalui Mahkamah Internasional. Ini didasarkan pada pernyataan Wakil Menlu Malaysia Richard Riot yang yakin penyelesaian di Mahkamah Internasional berpeluang diterima Indonesia jika ingin menuntaskan masalah perbatasan dalam waktu cepat.

“Membawa sengketa ke Mahkamah Internasional bukanlah opsi yang menguntungkan bagi Indonesia, jadi harus ditolak mentah-mentah,” ujar Hikmahanto di Jakarta kemarin. Hikmahanto menyebut beberapa alasan penolakan penyelesaian melalui Mahkamah Internasional. Salah satunya, Indonesia lemah dalam kearsipan sehingga sulit untuk membawa dokumen bukti-bukti yang mendasari klaim Indonesia terhadap batas wilayah. Ini terbukti dalam hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta tim perunding Indonesia berpatok pada kepentingan nasional dalam arti menempatkan kedaulatan di atas segalanya.

“Jangan inferior. Harus bisa menunjukkan bahwa patokan kita dalam hal perbatasan itulah yang benar,”ujarnya. Dia menambahkan, Indonesia harus berpegangan pada dokumen yang telah disahkan oleh PBB untuk penyelesaian sengketa perbatasan. Untuk itu, jika nanti Malaysia mendesak agar masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional, dia meminta tidak terburu-buru diikuti karena bisa saja akan merugikan Indonesia. “Kita trauma dengan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan,”jelasnya. Pertemuan Joint Ministerial Commission (Komisi Bersama) di Kinabalu, Sabah, akan membahas batas wilayah darat dan maritim, termasuk di wilayah Selat Singapura, perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.

Perundingan akan digelar selama dua hari pada 6–7 September. Pertemuan rutin tahunan tingkat menteri ini sebenarnya baru akan digelar pada November mendatang. Namun, karena insiden 13 Agustus lalu,pertemuan ini dipercepat menjadi awal September. Pada 13 Agustus lalu Polisi Diraja Malaysia menangkap tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah ketiganya mengejar dan menangkap tujuh nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan Komisi Bersama di Kinabalu nanti hanya membahas isu-isu mendesak seperti kekonsuleran, ketenagakerjaan, dan perbatasan.

“Persoalan perbatasan mendesak dibahas karena sering menimbulkan ketegangan antara kedua negara,” kata Faizasyah di Jakarta kemarin. Dengan Malaysia, Indonesia belum menyelesaikan perbatasan di wilayah darat dan perairan termasuk dalam hal landas kontinen, landasan teritorial, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Untuk pertemuan Kinabalu, Faizasyah berharap ada hasil maksimal dalam pertemuan dua hari tersebut.Salah satunya kesepakatan mengenai standard operating procedure(SOP).Saat ini,SOP baru ada di tingkat angkatan bersenjata kedua negara,sedangkan untuk kalangan sipil belum ada.

Tidak ada SOP di kalangan sipil ini yang memicu insiden 13 Agustus lalu. “Kita menaruh harap, tapi tentunya tidak mudah. Setidaknya dua negara memahami ada yang mendesak untuk dibicarakan dan kini tinggal ditetapkan ke depannya. Nantinya ada penjadwalan perundingan dan itu menciptakan kepastian.Ada kemajuan di sana,” tutur Faizasyah. Untuk membahas perbatasan, Indonesia mengirim tim nasional yang melibatkan banyak instansi seperti Kemlu,Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM,Mabes TNI,Angkatan Laut, kepolisian,serta Bakosurtanal.

Harus Sabar

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu Arif Havas Oegroseno yang masuk dalam tim nasional menjelaskan, perundingan perbatasan harus dilakukan secara sabar dan berhati- hati karena hasilnya tidak bisa diubah sama sekali. “Kita melakukan perundingan dengan memperhitungkan faktor geografi,geologi,geodesi serta hukum laut secara menyeluruh.Hasil perundingannya memang hanya sebuah garis,tapi harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Havas.

Havas mengakui perundingan perbatasan selalu memakan waktu lama karena dalam menentukan perbatasan harus disepakati dulu lokasi base point. Lokasi ini harus diambil saat kondisi laut paling surut yang siklusnya hanya terjadi setiap 18 tahun sekali. Base pointini sangat perlu karena menentukan seberapa jauh wilayah yang dimiliki Indonesia.Base point Papua, misalnya, terletak 3 km dari pantai sehingga bila tidak diukur saat kondisi laut paling surut akan memperpendek wilayah Indonesia. “Kalau berunding soal perbatasan kita tidak mau grusa-grusu, ceroboh, maunya hati-hati. Kalau mau hasil maksimal memang harus sabar,”tambah Havas.

Dari Kuala Lumpur,Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman berharap pertemuan Kinabalu akan membuahkan penyelesaian damai, khususnya terkait perbatasan laut kedua negara.“Saya pikir pertemuan ini sangat penting mengingat demonstrasi di depan kantor kedutaan besar (kedubes) selama beberapa hari,”papar Anifah seperti dilansir Bernama. Sementara itu,Pemprov Sulsel menunda sejumlah rencana kerja sama yang sudah disepakati bersama Pemerintah Malaysia.

Penundaan kerja sama tersebut disebabkan memanasnya hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dengan negeri jiran tersebut. Nota kesepahaman yang telah ditandatangani baru akan ditindaklanjuti setelah permasalahan antarkedua negara diselesaikan. “Pemprov Sulsel memutuskan tidak akan menindaklanjuti dan melanjutkan pembicaraan terkait sejumlah kerja sama dengan Pemerintah Malaysia.

Masalah kedaulatan adalah masalah prinsipil dan tidak bisa ditawar,” jelas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kepada harian Seputar Indonesia (SINDO) di Makassar kemarin.