Bocoran WikiLeaks Tentang Indonesia Sejak Era Soeharto Hingga SBY

Bocoran WikiLeaks Tentang Indonesia Sejak Era Soeharto Hingga SBY


Situs Whistleblower WikiLeaks sudah membocorkan sekitar 3.059 dokumen yang berkaitan dengan Kedubes AS di Jakarta. Kawat diplomatik yang dipublikasikan tercatat sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden SBY.

Seperti dilansir WikiLeaks, Sabtu (4/12/2010), data yang muncul sejak 19 November 1990 hingga 27 Februari 2010. Tema yang dibahas menggunakan kode khusus seperti PTER, PREL, PGOV, PHUM, KTIP, KCRM, KWMN, SNIG, KFRD, ASEC, PREF, ELAB, dan KMCA. Belum semua kode-kode ini bisa diterjemahkan. Namun beberapa sudah bisa diketahui artinya.

PTER adalah kode untuk isu terorisme, PREL kode untuk hubungan diplomatik dengan luar negeri, sementara PGOC menyangkut permasalahan dalam negeri. PHUM adalah untuk tema Hak Asasi Manusia. Artinya akan ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang akan dibongkar WikiLeaks. Ada juga ELAB yang terkait dengan isu-isu buruh dan tenaga kerja.

Sedangkan PREF adalah soal pengungsi. Yang tentunya akan menarik adalah dokumen Kedubes AS di Jakarta bertema ASEC. Ini adalah isu pertahanan.

Isu terorisme menjadi perhatian AS sejak zaman Presiden Soeharto. Hal ini terlihat dari kode PTER yang muncul dalam dokumen sejak tahun 1990 sampai akhir 1998.

Sementara pada saat Pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 kode PGOV atau pemerintahan yang lebih banyak muncul. Tanggal terakhir yang dimunculkan oleh WikiLeaks tentang Kedubes AS di Jakarta adalah 27 Februari 2010.

Isu-isu pertahanan juga muncul cukup dominan, terutama pada era SBY di tahun 2009-2010. Data tersebut memang belum dipublikasikan secara rinci. WikiLeaks mengeluarkan isi dokumen sedikit demi sedikit secara bertahap.

Satu hal yang sudah terungkap dalam data yang diperoleh detikcom, Jumat (3/12/2010), adalah, Menlu AS Hillary Clinton meminta perwakilan AS untuk memata-matai di Kantor PBB, New York, AS.

Dokumen itu tertanggal Jumat, 31 Juli 2009 dengan kode referensi STATE 048489.

Salah satu perintah Hillary adalah meminta data biografi dan biometrik pada diplomat berbagai negara yang berada di PBB. Hal ini mulai dari Dewan Keamanan sampai wakil tetap untuk PBB.

"Informasi biografi dan biometrik dari anggota tetap G-77 khususnya China, Mesir, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Afrika Selatan, Sudan, Uganda, Senegal dan Syria," demikian kawat diplomatik dari Hillary.